PALU_Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu bersama para pejabat struktural mengikuti diskusi naskah prakebijakan tentang Evaluasi Kesesuaian Pola Bangunan pada LPKA, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, dan Rumah Tahanan Negara Perempuan, Senin,(17/10). Secara virtual, bertempat di ruangan tata usaha LPKA Palu.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengumpulkan masukan guna menyempurnakan naskah prakebijakan terkait pola bangunan yang nantinya akan diserahkan kepada stakeholder terkait.
“Dalam diskusi ini kita akan mencari dan melihat masukan-masukan dari setiap Satuan Kerja (satker) LPKA dan LPP di seluruh Indonesia terkait kesesuaian pola bangunan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait Kesesuaian Pola Bangunan pada LPKA dan Lapas Perempuan,” jelas Iwan Kurniawan, Kepala Pusat Balitbang Hukum dan HAM RI saat membuka kegiatan.
Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, menegaskan bahwasanya pembanguan yang dilaksanakan di LPKA Palu telah sesuai dengan kebijakan Kesesuaian pola bangunan seperti yang telah diamanahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI serta regulasi yang ada.
“Pembagunan pada Satker kita (LPKA Palu) saya pastikan telah sesuai dengan kebijakan yang ada khususnya kesesuaian pola banguna pada LPKA seperti yang dimanahkan dalam Surat Keputusan Pak Menteri dan Arahan dari Kantor Wilayah,” tegasnya
Adapun pada kegiatan ini menudang narasumber ternama, Dr. Leopold untuk diskusi lanjut dalam kesesuain pembagunan yang baik dan ramah. (ant)
HUMAS LPKA PALU
